Perbedaan UU Merek Lama Dan Baru Terkait Paten Sudah Diwujudkan Dalam Undang-undang Merek Dan Indikasi Geografis Terbaru, yakni UU No. 20/2016. Salah satu perubahan yang dapat Anda temukan adalah aturan terhadap merek yang lebih ketat daripada undang-undang lama, yakni UU No. 25/2001. Jika undang-undang merek lama hanya mengatur brand terkenal ke dalam 3 ketentuan (terdiri dari dua pasal dengan satu penjelasan), maka undang-undang terbaru menambahkannya menjadi 5 ketentuan.

Perbedaan UU merek paling signifikan terlihat dalam pembukaan peluang bagi pemegang brand terkenal yang ingin melakukan pengajuan gigatan ke pihak pengadilan kalau mereka menemukan pelanggaran terhadap mereknya. Untuk lebih jelasnya, mari simak pemaparan dari setiap versi undang-undang.

Dalam UU No. 15/2001 pasal 6 ayat (1) huruf b bisa menolak permohonan kalau merek mempunyai persamaan sebagian atau keseluruan dengan merek yang sudah punya nama milik orang lain untuk barang dan/atau produk sejenis. Sementara dalam pasal 37 ayat (2) dijelaskan bahwa menolak permohonan perpanjangan kalau merek memiliki kesamaan secara sebagian maupun keseluruhan dengan merek terkenal lainnya seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Kemudian pasal 6 ayat (1) huruf b menjelaskan lebih dalam tentang penolakan permohonan tersebut.

Lantas perbandingan pun dilakukan terhadap merek lain yang punya kesamaan dan besar berkat promosi yang gencar, investasi di berbagai negara, hingga adanya bukti pendaftaran merek dagang dari pemiliknya. Jika hal ini belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga bisa memerintahkan sebuah lembaga mandiri untuk mengadakan survei untuk mendapatkan kesimpulan terkait ketenaran merek yang dijadikan dasar dari penolakan tersebut.

Sekarang, tengok perbedaan UU merek baru dan lama dari pasal-pasal teranyar dalam UU No. 20/2016.

Dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dinyatakan kalau permohonan ditolak kalau merek mempunyai kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan b) merek ternama yang jasa dan/atau barang jasanya sejenis; b) merek ternama yang jasa dan/atau barangnya memang tidak sejenis, tapi memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.

Kemudian, dalam pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa gugatan dalam ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran merek bisa diajukan oleh pemilik merek ternama sesuai putusan pengadilan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan UU baru dan lama, ada penjelasan dari pasal 21 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa penolakan permohonan terhadap merek ternama pihak lain dengan mengamati pengetahuan masyarakat tentang brand tersebut. Selain itu, pengamatan dilakukan terhadap reputasi dari merek yang dikenalkan lewat promosi besar, investasi di sejumlah negara, dan kepemilikan bukti pendaftaran dari pemilik merek.

Pengadilan Niaga akan menunjuk lembaga mandiri yang nantinya akan melakukan survei kalau bukti-bukti yang dikumpulkan belum cukup. Ada pun pemaparan di pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar meliputi pemiliki beritikad baik, tetapi dia belum terdaftar atau brand yang memang belum masuk daftar.

Sementara itu, penjelasan dalam pasal 83 ayat (2) lebih menekankan kepada pemberian hak untuk meminta gugatan perdata sesuai perbuatan tak terpuji atau curang yang dilakukan pihak lain dengan maksud memberikan proteksi hukum pada pemilik brand terkenal meski belum tercantum dalam daftar. Lewat pemaparan perbedaan UU merek dagang baru dan lama di atas, Anda dapat melihat jelas perubahan yang termasuk dalam UU No. 20/2016.

Pengetahuan seputar pasal-pasal yang berkaitan dengan merek dagang penting bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis secara pribadi. Mempelajari perbedaan UU merek baru dan lama akan membantu Anda kalau suatu saat tersandung masalah.

Merek atau brand merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah bisnis berfungsi sebagai ciri khas produk. Biasanya merek didesain sedemikian rupa agar dikenal dan diingat dalam jangka waktu lama oleh konsumen. Jika konsumen puas, mereka tak akan segan untuk mempromosikan produk sekaligus merek yang Anda buat. Selain itu, merek termasuk ke dalam investasi berharga.

Semakin besar dan baik reputasi sebuah brand, maka semakin tinggi pula nilai dari merek tersebut. Di sisi lain, membangun merek juga bukan perkara mudah; bahkan brand-brand ternama yang sudah berpuluh tahun berdiri pun kerap mengalami goncangan. Lantas, untuk melindungi merek dagang Anda, daftarkan merek tersebut sesegera mungkin, karena undang-undang merek akan memberikan hak eksklusif kepada para pemilik brand.

Tindakan tersebut juga akan mencegah Anda dan merek dari pemasaran merek pihak lain yang mirip atau bahkan identik dengan milik Anda. Anda juga bisa membekali diri dengan memahami perbedaan UU merek brand baru dan lama yang disahkan pada 2016 silam. Jika pendaftaran merek dagang tidak Anda lakukan, maka investasi dalam memasarkan sebuah produk bakal menjadi upaya sia-sia karena para kompetitor bisa dengan sangat sigap memanfaatkannya dan mendaftarkan brand yang sebenarnya Anda buat.

Kemudian, kalau di pasaran ada dua produk dengan merek identik, konsumen akan kebingungan karena tidak tahu mana brand yang asli dan yang palsu. Dalam hal ini, konsumen pastinya lebih memilih merek yang sudah mendapatkan sertifikasi. Anda pasti tidak mau hal ini terjadi, bukan? Jadi, pastikan jangan sampai melewatkan pendaftaran merek dagang Anda.

Hak Merek Harus Diperhatikan Seseorang Yang Ingin Menjalankan Bisnis, Termasuk Barang Dan Jasa. Sayangnya, tidak sedikit pebisnis pemula yang melupakan aspek penting tersebut. Padahal pendaftaran merek sangat bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap bisnis yang sedang maupun akan mereka kembangkan. Namun, ada juga pelaku usaha yang sadar akan kebutuhan tersebut, tetapi belum sempat mendaftarkan merek dagangnya ke lembaga yang terkait.

Tidak sedikit pula yang menganggap merek dagang tidak terlalu penting selama mereka mampu merintis usaha dengan benar serta mampu meraup untung besar. Padahal, pemikiran tersebut sebenarnya kurang tepat dan dapat mengancam bisnis yang sedang mereka kelola. Pasalnya, persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Belum lagi merek atau brand yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalahnya, tidak sedikit merek di pasaran yang mengusung konsep serupa.

Pebisnis mungkin boleh lega saat produknya menunjukan perkembangan yang signifikan. Akan tetapi, kalau hak merek dagangnya belum ada, maka usahanya berpeluang lebih besar terancam karena bisa saja ada pebisnis lain mengklaim brand tersebut atau malah sebelumnya sudah ada merek dengan konsep yang sama di pasaran. Mereka yang belum mengajukan pendaftaran jelas tidak bisa membuat pengaduan atau gugatan ke lembaga terkait. Kemungkinan buruk seperti ini tentunya tak mau dialami pebisnis mana pun.

Maka, akan lebih baik kalau Anda melakukan persiapan matang untuk mengoptimalkan kedisiplinan dan menjalankan bisnis berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Sementara itu, untuk mendaftarkan hak merek dagang setidaknya ada 3 tahap yang harus Anda lalui.

Kesatu, Anda harus menelusuri brand atau merek dagang yang hendak digunakan.

Kedua, siapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan hak merek dagang.

Ketiga, ikuti prosedur pendaftaran merek dagang yang telah ditentukan.

Sekilas, prosesnya tampak rumit dan membutuhkan banyak hal supaya produk Anda dapat masuk ke pasar. Sehingga nantinya Anda tidak akan tersandung masalah tentang brand atau kesulitan saat memproses hal-hal yang berkaitan dengan merek dagang. Anda juga akan lebih leluasa dalam mempromosikan jasa atau barang karena tidak ada halangan terkait brand.

Hak Paten Merek Mempunyai Wajah Baru Selepas Penerbitan UU No. 13/2016 Yang Menggantikan Undang-undang Lama. Sejumlah Hal Penting Diatur Dalam UU Paten baru tersebut, tak terkecuali sistem penghapusan paten. Dalam peraturan terkini, penghapusan paten adalah salah satu aspek penegakan hukum. Pasal 137 menyatakan paten yang dihapus diakibatkan dari hukum yang berhubungan dengan paten maupun hal lain dari paten tadi.

Sementara pasal 141 menegaskan bila paten yang sudah dihapus tidak bisa dihidupkan lagi, kecuali lewat keputusan Pengadilan Niaga.

Lantas, bagaimana mekanisme atau penghapusan hak paten merk berdasarkan undang-undang tersebut? Cita Citrawinda selaku ketua Asosiasi Konsultasi HAKI Indonesia memaparkan setidaknya ada lima langkah yang harus diperhatikan dalam penghapusan paten sesuai UU teranyar.

Kesatu, pemegang paten dapat meminta permohonan tertulis kepada menteri terkait kalau klaim ingin dihapus seutuhnya.

Kedua, proses pengajuan gugatan dapat dilakukan pihak ketiga lewat Pengadilan Niaga. Alasan yang disertakan pun bisa beragam; dari tidak mempunyai kebaruan, tidak termasuk invesi, hingga tidak termasuk invesi yang sanggup diberi hak paten.

Ketiga, paten yang bersumber dari Sumber Daya Genetik atau pengetahuan tradisional, tapi tidak menyebuatkan asalnya dapat diminta untuk dihapuskan.

Keempat, pemegang dari paten atau penerima lisensi bisa memohon pengajuan penghapusan ke Pengadilan Niaga bila, misalnya, ada invensi sama yang diberikan kepada pemegang lain supaya invesi tadi dihapuskan.

Kelima, proses pengajuan penghapusan paten dapat diajukan jaksa maupun pihak lain yang mewakili kepentingan skala nasional terhadap pemegang paten serta penerima lisensi lewat Pengadilan Negara.

Ajuan yang datang dari jaksa dapat bersifat limitatif, karena pemberi lisensi-wajib rupanya tidak sanggup mengantisipasi adanya pelaksanaan paten dalam cara serta bentuk yang merugikan masyarakat tiap dua tahun pasca pemberian lisensi-wajib. Cita menjelaskan, kalau merujuk ke pasal 20 Undang-undang Paten, pihak pemegang paten wajib membuat produk atau memakai proses di Indonesia yang bisa membantu transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau lapangan kerja. Jika pemegang paten tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka paten yang dia pegang dapat diajukan untuk dihapuskan.

Selain mekanisme penghapusan hak paten merek, UU Paten teranyar pun memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Komisi Banding. Jika Komisi Banding hanya bertugas untuk memeriksa paten yang ditolak pada UU Paten lama, maka versi terbaru memperbolehkan Komisi Banding menghapus hak paten kalau pemegang paten tak sanggup melaksanakan kewajiban pembayaran tahunan.

Kemudian, Menkumham juga wajib menginformasikan kepada para pemegang paten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum paten mereka dihapus. Cita menambahkan penghapusan paten diberlakukan untuk seluruh maupun sebagian per tanggal putusan penghapusan yang sudah punya kekuatan hukum yang tepat. Bila penghapusan sebagian dimohonkan atau Pengadilan Niaga mengambil keputusan untuk menghapusnya, maka klaim tersebut disesuaikan tanpa memperluas ruang lingkupnya.

Selain dari pihak berwajib, pemegang hak paten merek pun dapat memohon ajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang dengan sengaja dan tidak berhak melakukan hal-hal merugikan pemegang hak paten merek dagang tersebut. Selanjutnya, Cita mengimbuhkan kalau para pemegang paten yang dirugikan haknya dapat memohonkan Penetapan Sementara kepada Pengadilan Niaga.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan masuknya barang yang dianggap melanggar paten dan/atau hak-hak yang berhubungan dengan paten; mengamankan serta mencegah barang bukti milik pelanggar dan/atau untuk menyetop pelanggaran sebagai pencegahan terhadap kerugian besar. Setelah itu, Pengadilan Niaga bisa menguatkan, mengabulkan, membatalkan, atau menolak permohonan Penetapan Sementara yang telah diajukan pemegang hak paten yang merasa dirugikan.

Tak hanya penghapusan hak paten dan pengajuan ganti rugi, UU Paten yang baru juga meliputi aspek hukum yang terkait dengan larangan dan sanksi pidana. Cita mengingatkan kalau, berdasarkan undang-undang tersebut, setiap orang yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang hak paten merek atau produk dilarang membuat, memakai, menjual, menyewakan, menyerahkan, mengimpor, dan/atau menyediakan produk berpaten tadi untuk dijual, diserahkan, atau disewakan.

Selain itu, setiap orang pun dilarang memanfaatkan proses produksi berpaten untuk membuat barang maupun tindakan lainnya. Hal-hal lain yang dibahas dalam undang-undang Paten teranyar adalah ketentuan pidana yang tak tercantum pada undang-undang Paten yang lama. Ketentuan pidana tadi dikelola dalam delik aduan, yaitu Pasal 161, Pasal 162, serta Pasal 164 Undang-undang Paten.

Undang-undang ini mengatur tentang tiap orang yang dengan sengaja atau tidak berhak melakukan pelanggaran terhadap paten dan mereka akan dikenakan pidana penjara dengan masa tahanan maksimal 4 tahun dan/atau denda/sanksi paling banyak Rp1 miliar. Sementara pelanggaran yang terjadi pada hak paten sederhana akan dikenakan setengah dari ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak paten brand.

Selanjutnya, Cita mengungkapkan bila Undang-undang Paten juga memuat delik aduan terhadap oknum-oknum yang membocorkan rahasia atas seluruh arsip atau dokumen penting berisi permohonan paten per tanggal penerimaan hingga ke tanggal pengumuman paten. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan mendapat ancaman pidana penjara dengan masa tahanan paling lama dua tahun.

Adapun penambahan di dalam pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang Paten berlaku terhadap mereka yang menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup. Mereka diancam hukuman pidana penjara yakni masa tahanan maksimal tujuh tahun dan/atau denda/sanksi paling banyak Rp2 miliar. Sementara bagi mereka yang menyebabkan kematian manusia akan dipenjara selama paling lama 10 tahun serta denda/sanksi  sebesar Rp3,5 miliar.

Kekayaan Intelektual sangat Mahal Harganya Sebab Ini Adalah Suatu Hasil Yang Didapatkan Dari Buah Pikiran Seseorang Yang Bisa Menghasilkan Sejumlah Karya fisik maupun non fisik yang bisa bernilai ekonomi, budaya dan sosial.Karena merupakan hal yang sangat berharga maka tentunya karya cipta ini haruslah dilindungi dalam sebuah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh orang yang menciptakan karya tersebut sehingga dengan demikian isi dari karya ciptanya bisa tetap menjadi miliknya serta bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual ini maka Anda harus mengajukan sejumlah syarat. Istilah hak kekayaan intelektual ini pertama kali mulai digunakan sekitar tahun 1790an. Fichte adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang hak kekayaan intelektual berdasarkan haknya yang ia sebutkan di dalam bukunya.

Jika karya cipta tersebut dituangkan ke dalam sebuah buku maka yang menjadi kekayaan intelektual itu bukanlah bukunya melainkan isi di dalam bukunya yang merupakan buah pikiran dari si penulis. HKI terdiri dari tiga kata yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan dalam hal ini tentunya bernilai ekonomi yang membuat si pemilik karya cipta dapat memperoleh kekayaan secara finansial dari hasil karya ciptanya tersebut tanpa takut lagi bahwa karya ciptanya itu akan disalahgunakan oleh orang lain karena kini telah ada HKI yang akan melindungi karya ciptanya di depan hukum.

HKI tidak boleh terlambat diajukan karena jika Anda terlambat maka Anda akan kehilangan hak atas karya cipta Anda yang jika telah diklaim dan memiliki HKI oleh orang lain maka tidak bisa Anda ambil kembali sebagai milik Anda.

Kekayaan intelektual ini juga memiliki sebuah teori yang dicetuskan oleh John Locke.Dalam teorinya tersebut John Locke mengungkapkan tentang apapun yang diciptakan oleh manusia itu telah menjadi haknya sejak kelahirannya.Sehingga dengan demikian maksud dari teori ini hanya menguatkan tentang hak kekayaan intelektual yang memang pantas didapatkan oleh orang yang membuat karya cipta tersebut, tanpa harus diajukan permohonan untuk dibuatkan hak kekayaan intelektualnya pun sebuah karya cipta itu memang sudah sah dimiliki oleh penciptanya.

Namun dengan adanya hak kekayaan intelektual yang sah di mata hukum maka akan semakin menguatkan kekuatan hukum terhadap karya cipta yang diciptakan oleh perseorangan itu. Oleh karena itulah kekayaan intelektual KI itu adalah suatu hal yang amat sangat penting untuk diperjuangkan.Menurut sejarah Indonesia sebenarnya Undang-Undang yang mengatur tentang HKI ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.Sekitar tahun 1844 dikeluarkanlah sebuah peraturan perundang-undangan yang mendasari adanya hak kekayaan intelektual.

Menteri Kehakiman yang kemudian ikut menguatkan peraturan yang dibuat di masa belanda tentang hak kekayaan intelektual tersebut yang kemudian juga menyangkut pada hak paten. Menteri Kehakiman kemudian menjadi lembaga pertama di Indonesia yang memperkenalkan adanya hak paten terhadap suatu karya cipta dan yang membuat hak paten menjadi begitu penting di muka hukum. Sifat dari hukum hak kekayaan intelektual ini sifatnya territorial tergantung pada dimana tempat karya cipta itu berada, artinya untuk dapat mematenkan hak kekayaan intelektual ini maka karya cipta itu haruslah dipatenkan oleh pihak yang berwenang pada Negara dimana karya cipta itu diciptakan.

Karya cipta yang dipatenkan hanya akan diakui ketika Negara dimana tempatnya berada telah memberikan hak kekayaan intelektual terhadapnya. Untuk membuat pengajuan itu bisa berjalan dengan baik maka tentunya Anda akan membutuhkan bimbingan dari konsultan hak kekayaan intelektual yang lebih professional dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Jika Anda pikir bahwa semua konsultan hak kekayaan intelektual adalah orang-orang yang berilmu hukum saja, maka Anda salah karena sarjana dengan latar belakang ilmu apapun bisa mendaftar untuk menjadi konsultan hak kekayaan intelektual.

Apa saja syarat untuk menjadi seorang konsultan hak kekayaan intelektual ?

Seseorang yang berdedikasi dan berpengalaman tentang kekayaan intelektual ini tentunya haruslah orang yang memang memiliki ketertarikan dan pengetahuan terhadap bidang ini. Untuk menjadi konsultan hak kekayaan intelektual di Indonesia maka Anda haruslah merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, memiliki ijazah sarjana S1 adalah ketentuan selanjutnya yang harus dimiliki oleh orang yang hendak menjadi konsultan HKI, kemudian seorang konsultan HKI ini juga harus bisa menguasai bahasa inggris dengan lancar, seorang konsultan HKI tidak boleh merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, kemudian tentunya harus lulus dalam pelatihan HKI.

Karena setelah Anda mendaftar untuk menjadi konsultan HKI, maka akan mendapatkan pelatihan khusus yang isinya adalah pembelajaran tentang kekayaan intelektua HAKI, nah pada saat seorang calon konsultan dinyatakan mampu setelah mengikuti pelatihan itu maka barulah ia dinyatakan lulus dan dapat menjadi konsultan HKI yang sah di Indonesia. Tentunya tidak mudah untuk lulus pada tahapan ini karena seorang konsultan nantinya akan memberikan pengarahan dan membimbing kliennya untuk bisa mengajukan hak kekayaan intelektual dengan benar, maka jika ia saja tidak lulus dalam pelatihan maka tentunya ia tidak akan bisa menjadi seorang konsultan HKI Indonesia.

Konsultan Kekayaan Intelektual adalah Suatu Pekerjaan Dalam Bidang Hukum Yang Mengurusi Masalah Kekayaan Intelektual. Kekayaaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memerlukan hak di hadapan hukum sehingga dengan demikian tidak ada yang bisa meniru dan menjiplak kekayaan yang dihasilkan dari intelektualitas atau pemikiran kreatif individu. Di zaman dimana informasi adalah hal yang sangat penting dan bisa didapatkan dengan mudah maka tentunya hak kekayaan intelektual ini menjadi amat penting untuk didapatkan.

Karena dengan adanya hak kekayaan intelektual di hadapan hukum ini apabila seseorang hendak menggunakan produk atau jasa kekayaan intelektual Anda maka harus membayarkan sejumlah hak royalty kepada pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Sebagai contoh, jika Anda berhasil membuat sebuah lagu untuk dinyanyikan seorang penyanyi, maka agar lagu tersebut tidak ditiru oleh orang lain, maka Anda harus segera mematenkan lagu tersebut sebagai ciptaan Anda, nah pada saat seperti inilah Anda akan membutuhkan seorang konsultan hak kekayaan intelektual yang bisa membantu Anda untuk mengajukan permohonan hak kekayaan intelektual kepada pihak yang berwenang.

Jika Anda memiliki hak kekayaan intelektual terhadap karya yang Anda ciptakan maka hal itu juga bisa mendatangkan adanya investor yang mungkin tertarik kepada karya yang Anda ciptakan tersebut. Dengan adanya hak kekayaan intelektual maka akan menghindarkan karya Anda untuk diambil oleh orang lain, sehingga dengan demikian tentunya investor menjadi lebih yakin untuk memberikan investasinya karena karya Anda akan tetap  menjadi milik Anda dan tidak sembarang orang bisa mengambilnya.

Dengan demikian maka investasi yang diberikan tidak akan sia-sia dan tidak akan menurun karena adanya penjiplakan dan sebagainya. Lagipula nantinya Anda akan merasa kesal bukan jika kekayaan intelektual yang Anda ciptakan dengan susah payah itu harus diambil oleh orang lain karena kelalaian Anda dalam meremehkan pentingnya hak kekayaan intelektual tersebut. Pastinya adanya hak kekayaan intelektual ini akan melindungi Anda dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil alih karya yang Anda ciptakan.

Konsultan kekayaan intelektual ini akan sangat membantu Anda dalam mengajukan permohonan mereka sebagai orang yang ahli dalam bidang itu,

tentunya memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengajukan permohonan atas hak kekayaan intelektual. Tentunya yang dinamakan konsultan adalah orang yang bisa memberikan Anda saran terkait dengan bidangnya, sehingga sebelum memutuskan untuk mengurus hak kekayaan intelektual maka sebaiknya Anda meminta saran terlebih dulu apakah hal tersebut memang perlu dilakukan agar Anda bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual.

Karena tentunya Anda harus tahu apakah memang tidak ada karya lain yang serupa dengan karya Anda, jika sudah ada sebelumnya dan Anda berusaha untuk mematenkan hak kekayaan intelektual tersebut maka bisa jadi Anda yang dituduh menjiplak, meski sebenarnya Anda tidak tahu bahwa ada karya yang mirip sebelumnya dan sudah terlebih dulu mengajukan hak kekayaan intelektualnya jauh sebelum Anda.

Profesi konsultan kekayaan intelektual KI ini tidak sama dengan profesi dalam bidang hukum lainnya seperti misalnya notaris atau hakim. Jika pada kedua profesi tersebut maka ada banyak sekali syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah notaris atau pun hakim keduanya haruslah merupakan sarjana hukum yang memenuhi syarat lainnya yang ditentukan. Sedangkan jika Anda ingin menjadi konsultan dalam bidang hak kekayaan intelektual ini maka Anda tidak harus merupakan sarjana hukum.

Sarjana apapun juga boleh menjadi seorang konsultan dalam bidang hak kekayaan intelektual asalkan memiliki pengetahuan tentangnya dan mampu mengajukan permohonan atas hak kekayaan intelektual itu dengan sebenar-benarnya. Semua konsultan dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia tergabung dalam Asosiasi Konsultan HKI Indonesia.

Sebenarnya dalam peraturan pemerintah sama sekali tidak ada yang mengharuskan bahwa profesi ini harus tergabung dalam satu asosiasi, namun tentunya dengan adanya asosiasi ini akan lebih memperkuat profesi konsultan ini. Ada banyak sekali konsultan yang tersebar di Indonesia jika Anda hendak memilih salah satu konsultan di kota Anda, maka akan sangat baik untuk kelangsungan produk atau jasa yang ingin Anda patenkan.

Meski sebelumnya sudah dikatakan bahwa sarjanan dengan bidang ilmu apapun bisa menjadi konsultan kekayaan intelektual. Namun tentunya setelah menyelesaikan pendidikan Anda, agar Anda bisa lebih mengerti tentang profesi ini maka Anda akan menjalani semacam pelatihan yang diberikan yang biasa dilalui selama beberapa bulan sehingga Anda bisa mempelajarinya dengan baik lalu bisa mempraktekkannya untuk bekal profesi Anda ke depannya.

Biasanya dalam memberikan pelatihan pihak mereka akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya untuk bisa menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar yang baik. Jika Anda ingin mengajukan diri sebagai konsultan kekayaan intelektual HAKI maka Anda harus mengirim berkas Anda yang berupa surat b permohonan tulis, foto, kartu identitras Anda dan juga CV atau riwayat hidup.

Anda juga harus memiliki sertifikat bahasa inggris dengan nilai yang bagus ditambah lagi untuk menjadi seorangn konsultan maka Anda tidak boleh merupakan pegawai negeri sipil. Jika Anda telah mengirim berkas maka akan membutuhkan waktu beberapa saat sebelum akhirnya Anda bisa mendapatkan jawaban tentang lulus atau tidaknya Anda. Setelah Anda lulus maka seperti yang sudah dikatakan sebelumnya Anda akan mengikuti pelatihan sekitar 4 bulan lamanya untuk benar-benar menjadi konsultan.

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Atau HKI/hAKI Merupakan Profesi Hukum Yang Menjanjikan Selain Pengacara. Prospek yang cerah telah menarik atensi banyak orang untuk mendalami profesi ini, apalagi menjadi penasehat HKI tidak harus datang dari lulusan di bidang Hukum. Selain itu, jumlah penduduk yang banyak menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang potensial untuk investasi berupa hak cipta, merek, paten, hingga desain industri.

Sementara di sisi lain, belum banyak yang sadar dan paham akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Kemudian, persaingan profesi sebagai penasehat HKI juga sangat ketat. Namun, bukan berarti kita tidak bisa menjalaninya dengan baik. Selama kita tahu cara menjadi konsultan yang kompetitif, maka hambatan apa pun dapat dilawan. Lantas, apa saja hal yang mampu membantu seseorang untuk menjadi konsultan HAKI yang kompeten?

Poin penting kesatu yang wajib dimiliki adalah pengetahuan mendalam seputar hak kekayaan intelektual.

Gunawan Suryomucitro selaku konsultan HAKI senior menjelaskan bahwa lisensi menjadi kunci utama bagi mereka yang ingin menjadi konsultan hak kekayaan intelektual HKI profesional. Sertifikat itu pun tidak bisa kita peroleh sembarangan karena kita harus mengikuti ujian yang diawali dengan pelatihan seputar HKI. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 4 ayat (1) PP No. 2/2005 tentang Konsultan HKI. Gunawan pun mengatakan kalau peserta ingin lulus dan mempunyai lisensi, maka mereka hars memiliki pengetahuan mendalam, khususnya yang berhubungan dengan teknis perlindungan hukum terhadap HKI.

Kemudian poin kedua yang mesti dimiliki adalah pengalaman atau jam terbang tinggi,

sebab lisensi saja tidak cukup membantu kita untuk jadi konsultan yang teruji kemampuannya. Pengalaman akan membantu penasehat pemula untuk menghadapi klien dari beragam kalangan dan mengatasi masalah yang menghadang di tengah proses. Untuk mendapatkan pengalaman, seseorang dapat mengajukan magang di kantor yang menerima posisi konsultan HAKI yang sudah punya jam terbang tinggi. Di sana, konsultan pemula pun dapat berguru langsung kepada konsultan senior tentang ilmu seputar hak kekayaan intelektual.

Poin ketiga yang harus menjadi bekal untuk konsultan hak kekayaan intelektual adalah kemampuan memeriksa hasil karya.

Justisiari Perdana Kusuma selaku mantan Ketua Asosiasi Konsultan HKI di Indonesia menjelaskan bahwa seorang penasehat yang menangani HAKI harus teliti atau jeli saat tengah memeriksa hasil kara yang hendak didaftarkan. Dengan begitu, konsultan yang bersangkutan sanggup mengidentifikasi apakah karya dari investor tersebut berhak mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atau tidak.

Jika bisa, maka di kategori manakah hasil karya tadi harus dimasukan? Hak cipta, paten, merek, atau desain industri? Kemudian, penasehat HAKI juga bertugas untuk mengajukan atau mendaftarkan karya. Menurut Justisiari, sebelum proses pendaftaran, konsultan harus memeriksa database HAKI yang telah didaftarkan sebelumnya. Hal ini merupakan tindakan antisipasi, karena karya bisa ditolak kalau ternyata sudah ada karya sejenis yang masuk ke dalam database.

Poin keempat yang wajib dikantungi konsultan hak kekayaan intelektual merek adalah jaringan atau relasi yang luas.

Dalam PP No. 2/2005 telah dijelaskan bahwa penasehat HAKI harus mampu menangani minimal sepuluh pendaftaran dalam satu tahun. Gunawan menganggap hal ini sebenarnya tidak sukar dilakukan, akan tetapi konsultan pemula kerap mendapatkan hambatan saat menjalankannya. Lantas, mempunyai jaringan atau relasi luas dapat membantu mereka yang ingin memenuhi kuota tersebut. Kantor milik Gunawan, misalnya, telah berafiliasi dengan sebuah law firm di London, Inggris, untuk memperluas network tersebut.

Selain itu, relasi luas juga membantu konsultan HAKI yang masih baru untuk menambah calon klien hingga mendapatkan kesempatan untuk datang ke aktivitas-aktivitas penting seperti konferensi berskala nasional maupun internasional. Bukan tak mungkin kalau salah satu dari klien tadi nantinya akan merekomendasikan kita ke rekan kerjanya dan secara tidak langsung relasi kita pun akan semakin berkembang.

Poin kelima , kemampuan menjaga integritas  patut dipelajari para konsultan HAKI

kalau mereka ingin bersaing sehat. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, kemungkinan klien yang datang berkat rekomendasi akan selalu ada, karena promosi dari mulut ke mulut masih tergolong efektif meski media sosial punya kecepatan yang lebih mumpuni. Bila seorang konsultan hak kekayaan intelektual sudah dijadikan referensi, maka dia harus mampu menjaga atau meningkatkan integritasnya. Jangan sampai klien yang datang dan ingin berkonsultasi malah ragu karena apa yang dibicarakan rekan kerja tentang kita sebagai konsultan HAKI malah tidak sesuai dan mengecewakan.

Bukan hanya kita yang akan malu, tetapi juga orang yang telah menjadikan kita referensi pun ikut menyesal. Jadi, jangan cepat puas kalau seandainya kita sudah punya banyak klien. Seorang konsultan HAKI berpengalaman akan senantiasa menuntut ilmu dan belajar untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan performa kerjanya.

Poin keenam yang harus dimantapkan oleh konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar adalah mampu menangani prosedur pendaftaran HAKI sebuah karya.

Dalam hal ini, penasehat HAKI tak hanya cakap dalam mendaftarkan karya untuk mendapatkan perlindungan, tapi juga mampu melakukan proses komersialisasi, merancang perjanjian lisensi, hingga mengelola royalti. Jika ada pelanggakan HAKI yang menimpa seseorang, maka konsultan pun dapat mengambil peran dengan memberi masukan terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Bahkan konsultan HAKI juga bisa merangkap sebagai advokat agar proses hukum berjalan lebih efektif selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak terkait.

Konsultan Hki Terdaftar Kami Akan Membantu Anda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Usaha Anda, Segera Hubungi Kami, semua urusan pendaftaran merek akan selesai dengan cepat. di Indonesia harus bersiap dalam menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pasalnya, rezim perdagangan bebas yang terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara ini akan memberikan dampak besar terhadap sejumlah bidang, tak terkecuali ranah hukum. Misalnya saja lalu lintas orang maupun barang beserta transaksinya pasti tidak akan terlepas dari jasa praktisi yang bergerak di bidang hukum.

Dalam hal ini, peluang praktisi untuk menangani atau mengurus perkara yang berhubungan dengan hukum lintas negara pun terbuka lebar. Pendalaman dalam hukum ini perlu dilakukan oleh praktisi yang sudah punya pengalaman maupun yang baru terjun. Sebelum Masyarakat Ekonomi ASEAN dirancang, pekerjaan lintas negara sebenarnya sudah acap kali dipraktikan para advokat maupun kurator. Bahkan kurator sempat menghadapi kesulitan dalam mengelola aset lintas negara.

Imran Nating selaku Sekjen AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) periode 2013-2016 membenarkan masalah aset pailit debitor luar negeri yang ditangani oleh para kurator tersebut. Agar tidak berkepanjangan, Imran mengharapkan adanya tidak lanjut terhadap pengaturan CBI atau cross-border insolvency. Pasalnya, kalau CBI tidak ada, maka penyelesaian boedel yang pailit pun tidak akan berjalan secara maksimal. Selain itu, para kurator tidak bisa menelusuri dan menangani aset-aset milik debitor yang berada di luar negeri.

Jika CBI ada, kurator tinggal melanjutkan penelusuran dengan jalur hukum. Tidak menutup kemungkinan kesukaran ini dihadapi para konsultan HKI terdaftar merek. Kemudian, terkait cross-border insolvency, sebenarnya sudah ada sejumlah diskusi yang diadakan para pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Hukum dan HAM; ahli hukum; asosiasi kurator. Di sisi lain, terlepas dari perkara hukum, Imran pun memberikan saran supaya setiap kurator pun mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Persiapan matang akan menjadi bekal bagi kurator Indonesia untuk bersaing secara sehat dalam kompetisi lintas negara. Imran menyatakan memang belum ada persiapan khusus dan di sinilah kesadaran personal dari setiap kurator maupun praktisi hukum lainnya perlu dibangun dengan kuat dan maksimal sebelum memasuki MEA.

Ada sejumlah tip yang dapat dipraktikan oleh para praktisi hukum seperti konsultan HKI terdaftar, para kurator, maupun advokat sebelum terjun ke MEA. Salah satu di antaranya adalah mengikuti tren atau perkembangan hukum, khususnya isu-isu pailit dan berita-berita yang relevan dengan masing-masing tugas praktisi. Meningkatkan pengetahuan pun tak hanya dilakukan dengan menyaksikan berita, tetapi juga menempuh pendidikan lanjutan atau yang lebih tinggi.

Untuk praktisi hukum seperti kurator, masa yang harus ditempuh untuk pendidikan lanjutan adalah 5 tahun beserta dengan perpanjangan lisensi. Di luar itu, para kurator juga bisa mengikuti pendidikan lanjutan yang diadakan setia tahun yang sifatnya sukarela. Pilihan lainnya adalah seminar dan pelatihan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Kemudian, Justisiari P. Kusumah selaku konsultan HAKI memaparkan atensinya terhadap merek. Untuk MEA, Indonesia sesungguhnya sudah mempunyai bekal berupa Protokol Madrid.

Dalam hal ini, mereka yang telah didaftarkan di Indonesia dapat langsung dimasukan ke negara-negara yang sudah jadi anggota Protokol. Akan tetapi, Protokol Madrid hanya memudahkan proses pendaftaran merek dan tidak berlaku untuk persengketaan merek yang bisa saja muncul.

Jika perselisihan terjadi, maka ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh konsultan HKI terdaftar di jakarta.

Satu, daftarkan merek milik klien ke tempat pendaftaran merek. Bila merek tersebut ternyata mempunyai kesamaan dengan barang-barang di negara-negara ASEAN, maka konsultan dapat mengambil langkah kedua, yakni membeli merek dari luar negeri tadi. Lantas, kalau merek yang telah terdaftar ternyata selama ini tidak digunakan atau tidak dijual, maka konsultan sebaiknya mengaplikasikan delusion atau penghapusan merek.

Siap tidak siap, konsultan HAKI harus sanggup menghadapi implikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap sejumlah jasa yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan penasehat. Justisiari yakin tidak ada proteksi khusus untuk konsultan HAKI di Indonesia, akan tetapi ada tip yang dapat memudahkan pekerjaan mereka.

Tip pertama yang dapat diterapkan oleh konsultan HAKI adalah dengan menguasai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan memahaminya, konsultan HKI terdaftar akan sanggup menangani pendaftaran merek atau produk luar negeri di Indonesia. Pihak perusahaan biasanya akan memakai konsultan lokal untuk mengurus hal ini. Tip selanjutnya adalah mengelola dan mempresentasikan hukum dalam bahasa serta penuturan yang mudah dipahami oleh klien maupun commercially applicable.

Di sini, konsultan HKI paten terdaftar perlu menguasai bahasa global seperti bahasa Inggris atau Mandarin yang sekarang sedang gencar-gencarnya dipelajari bangsa asing. Penguasaan bahasa merupakan modal penting di samping pengetahuan seputar hukum lintas negara yang wajib dipahami pihak konsultan HAKI. Kemudian, satu opini dengan Imran, Justisiari pun mengatakan pendidikan lanjutan adalah hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh penasehat HAKI.

Para konsultan dapat mengambil program-program continuing legal education atau CLE dan pendidikan hukum lanjutan. Di sisi lain, Justisiari pun mengingatkan beberapa hal yang dicemaskan sehubungan dengan berlangsungnya MEA. Misalnya, konsultan berpotensi dapat kehilangan honorarioum atau fee karena pihak asing mampu mengelola sendiri mereknya tanpa bantuan penasehat profesional. Di sinilah konsultan HAKI harus mempersiapkan diri.

Contohnya, kalau konsultan kehilangan beberapa aplikasi, maka andalkan kemampuan lain seperti memeriksa merek dari berbagai sumber. Tidak hanya dari media online seperti jejaring sosial, tetapi juga yang cetak seperti koran atau majalah untuk menjaring kesempatan lebih luas.